▴ ▴ - Kecamatan Butuh Gelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026
- Apel Pagi Kecamatan Butuh, Tingkatkan Kedisiplinan dan Koordinasi Antarinstansi
- Konferensi Dinas Kepala Desa se-Kecamatan Butuh, Berikan Apresiasi atas Prestasi Desa
- Rapat TAPD Bahas Usulan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026 dan 2027
- Tertib Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Gelar Desk dan Reviu RUP Perubahan DPA Tahun Anggaran 2026
- Kecamatan Butuh Raih Juara 2 Evaluasi Kinerja Terbaik Tahun 2026 Kategori Kecamatan
- Desk Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Triwulan III Tahun 2026 di BPKPAD Purworejo
- Kecamatan Butuh Ikuti Bimtek Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Tahun 2026
- Camat Butuh Hadiri Pengarahan Persiapan Pilkades Serentak Tahun 2026–2027
- Kecamatan Butuh Hadiri Temu Bisnis dan Pitching Batik Purworejo Tahun 2026
Konferensi Kepala Desa se-Kecamatan Butuh Perkuat Koordinasi Pemerintahan Desa
5.png)
Kecamatan Butuh menyelenggarakan Konferensi Kepala Desa se-Kecamatan Butuh pada Rabu, 2 September 2026, bertempat di Aula Pendopo Kecamatan Butuh. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Camat Butuh, Dyah Sumanti Wulandriani, S.IP., M.AP., dan diikuti oleh seluruh kepala desa se-Kecamatan Butuh.
Konferensi menjadi forum koordinasi untuk menyampaikan berbagai informasi, mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa, serta membahas program dan kegiatan yang perlu mendapat perhatian bersama. Melalui forum ini, pemerintah kecamatan mendorong terciptanya komunikasi yang efektif antara kecamatan dan pemerintah desa.
Dalam arahannya, Camat Butuh menekankan pentingnya sinergi, koordinasi, dan komitmen kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbagai permasalahan yang dihadapi desa juga menjadi bahan pembahasan untuk memperoleh solusi secara bersama.
Kegiatan berlangsung tertib, interaktif, dan penuh semangat kebersamaan. Konferensi diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Kecamatan Butuh dan pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.jpg)
1.jpg)
