▴ ▴ Butuh - Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 . . .
Butuh - Konferensi dinas Kepala Desa Kecamatan Butuh diselenggarakan Rabu pagi (17/5). Konferensi ini dihadiri 41 Kades. OPD Kecamatan Butuh selaku penyelenggara menghadirkan narasumber dari anggota Komisi I DPRD Kab. . . .
Butuh - Unit pelayanan terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit-unit layanan teknis di daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kejahatan dan/atau kekerasan, . . .
Butuh - Pemerintah terus melakukan langkah-langkah percepatan pelayanan pensiun pegawai negeri sipil (PNS). Layanan pensiun PNS menjadi salah satu percepatan pelayanan kepagawaian yang sudah diberlakukan mulai Januari . . .
Butuh - di Desa Sruwohdudkuh, Kecamatan Butuh, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mengadakan Sosialisasi penyusunan Perdes Lingkungan dengan peserta yang i Kepala Desa beserta perangkat, BPD, Tokoh masyarakat, ketua . . .
Butuh, Pelaksanaan monitoring Dana Desa di wilayah Kecamatan Butuh dilakukan oleh empat tim yang terdiri dari karyawan kecamatan butuh yang ditunjuk serta PD dan PLd. Kegiatan dimulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan . . .
Butuh -Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa untuk dapat menerima penyaluran dana desa oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara . . .
Butuh - Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini kami tulis sebagai informasi bagi Anda yang saat ini sedang ingin melamar menjadi perangkat desa. Informasi yang kami sampaikan ini nanti berdasarkan UU No. 6 . . .
Butuh - Dalam rangka mengingat kembali adanya ajang IGA di 2023 Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Bidang Litbang (Penelitian dan Pembangunan) mengadakan kegiatan sosialisasi dilakukan diawal tahun agar persiapan untuk . . .
Butuh - Berkenaan dengan surat Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Kewajiban Penyampaian laporan SKM dan FKP tahun 2021 dan 2022, perlu dilakukan . . .
.png)
1.png)
1.png)
2.png)
3.png)
1.jpg)
1.jpg)