Senin, 10 April 2023 - Fasilitasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2023

Berita Terkait

• Apel Pagi, Senin 10 April 20230
• Sabtu, 9 April 2023 - Rapat pleno penetapan DPS dan harlah Bawaslu ke 15 di panwascam Butuh0
• Kamis, 6 April 2023-Pembahasan Raperbup Pilkades dan hasil Fasilitasi Provinsi Jateng Peraturan daerah kabupaten dan peraturan bupati 0
• Kamis, 6 April 2023-Giat Sosialisasi JDU SPAM Regional Keburejo Arah Purworejo TA 20230
• Kamis tanggal 6 April 20 23 monitor penyaluran PKH via PT pos tahap satu 0
• Rabu, 5 April 2023-Sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan public Pemerintah Kabupaten Purworejo0
• Rabu-5 April 2023, Pembinaan Ekonomi Kreatif Bagi Pelaku UMKM di Pendopo Kecamatan Butuh 0
• Senin 4 April 2023, Camat Butuh Kunjungi Pemerintah Desa Mangunjayan dan Tanjunganom 0
• Rakor persiapan pelaksanaan Tarowih Silaturrahim Bupati0
• Apel Pagi, Senin 3 April 20230

Berita Populer

• PENYAMPAIAN VISI MISI CALON KEPALA DESA
• Kamis, 11 Mei 2023 - Pembahasan Raperbup Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
• Sambutan Camat Kecamatan Butuh Kusairi, AP,M.M pada Musrenbangdes Desa Polomarto Tahun 2024 dan DURKP Tahun 2025
• Sambutan Camat Kecamatan Butuh, Kusairi, AP, M.M, dalam Musrenbang Desa Lubangsampang
• PERTEMUAN ADVOKASI PENGUATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT/GERMAS DAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERMAS
• Camat Kecamata Butuh Beri Sambutan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu 2024
• RAPAT PLENO DPHP TINGKAT PPK BUTUH
• Camat Butuh Secara Resmi Membuka Rembug Stunting
• FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DENGAN TEMA \"PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI MASA PANDEMI COVID 19\"
• Kamis, 13 April 2023 - Monitor penyaluran BLT DD Th.2023 desa lubangdukuh

Butuh – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan bantuan keuangan (Bankeu) untuk desa pada 2023 senilai Rp1,7 triliun. Bantuan tersebut untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, yang diprioritaskan guna menggenjot perekonomian warga pascaCovid-19.

Hal itu dikatakan oleh Suhariyadi mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil (Dispermadesdukcapil). Menurutnya, dalam penggunaannya masyarakat turut dilibatkan dengan skema padat karya.

“Bankeuprov sarpras untuk pemdes yang disalurkan lewat Dispermadesdukcapil Jateng tahun 2023 ini 14.665 titik, dengan nilai Rp1,7 triliun. Fokus untuk sarpras perdesaan, pembangunan desa,” ujarnya, saat dikonfirmasi Senin (10/4/2023).

Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat, karena pada saat Covid-19 melanda, sebagian besar anggaran digunakan untuk penanganan wabah itu. Sehingga, dengan bantuan itu, pemerintah desa tetap bisa melakukan pembangunan fisik.

“Pembangunan fisik dilakukan dengan skema padat karya, sehingga penduduk yang terdampak Covid-19, bisa diprioritaskan bekerja. Semisal untuk membantu pengecoran jalan yang tidak perlu keterampilan khusus seperti angkat junjung, menggunakan tenaga dari keluarga miskin,” imbuhnya.

Suhariyadi mengatakan, pada era Ganjar-Yasin, penggunaan bantuan keuangan tidak hanya untuk pembangunan fisik. Pembangunan jiwa melalui fasilitasi kesenian dan kebudayaan pun dilakukan. Hal itu agar warisan budaya yang ada di akar rumput tidak punah.

“Kalau Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) konsen menjaga kesenian agar tidak punah. Misal, di Temanggung ada kesenian yang ada di lereng gunung diberikan alat kesenian. Nah itu bentuk dukungan pemerintah, karena kalau membeli alat mahal dan tidak cucuk ketika dibuat manggung,” paparnya.

Pengawasan Berlapis

Pengawasan pun dilakukan untuk memastikan penggunaan Benkeuprov Sarpras ke desa sesuai peruntukkan. Pengawasan pun bisa dilakukan oleh publik agar kemanfatannya tidak diselewengkan.

Menurut Nur Kholis, pengawasan dilakukan oleh inspektorat dari provinsi hingga kabupaten. Selain itu, penggunaan dana tersebut harus melalui mekanisme pengawasan internal seperti BPD dan perangkat serta masyarakat.

Pengawasan berlapis ini, pun diterapkan untuk penggunaan Dana Desa. Tahun 2023, Jateng mendapatkan pagu sekitar Rp8 triliun yang langsung ditransfer ke rekening pemerintah desa.

Selain inspektorat dan pengawas internal desa, juga telah diterjunkan pendamping lokal desa. Dengan peran petugas tersebut, pemerintah desa bisa berkonsultasi untuk penggunaan dana secara yang sah.

Pada 2023, ada penyesuaian penggunaan Dana Desa. Jika pada 2022, Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengentasan kemiskinan sampai 40 persen, kini direduksi jadi 10-25 persen saja.

Selain itu, pada tahun ini ada peruntukan bagi ketahanan pangan desa. Ini dilakukan agar perekonomian desa yang berbasis pertanian dapat bergulir.

“Penyelewengan trennya mulai turun, karena kepala desa mulai paham mana yang boleh dan tidak. Untuk pengawasan pemkab juga melakukan dampingan. Kalau penyelewengan berarti tak konsultasi dengan pendamping desa. Jika ndableg biar APH (aparat penegak hukum) yang menangani,” pungkasnya.