Monitoring dan Intensifikasi PBB-P2 di Desa Sruwohdukuh Kecamatan Butuh

Berita Terkait

• Monitoring dan Intensifikasi PBB-P2 di Desa Rowodadi Kecamatan Butuh0
• Briefing Tim Intensifikasi PBB-P2 Kecamatan Butuh0
• Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Kecamatan Butuh0
• Apel Pagi Kecamatan Butuh 25 Mei 2026 Berlangsung Tertib dan Penuh Semangat0
• Rapat Koordinasi Forum UMKM Kecamatan Butuh0
• Konferensi Dinas Kepala Desa se-Kecamatan Butuh0
• FGD Optimalisasi Pelaksanaan Jamsostek bagi Kelembagaan Desa di Setda Purworejo0
• Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Kecamatan Butuh0
• Apel Pagi Kecamatan Butuh 18 Mei 2026 Berlangsung Tertib dan Penuh Semangat0
• Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kecamatan Butuh0

Berita Populer

• Sambutan Camat Kecamatan Butuh, Kusairi, AP, M.M, dalam Musrenbang Desa Lubangsampang
• Sambutan Camat Kecamatan Butuh Kusairi, AP,M.M pada Musrenbangdes Desa Polomarto Tahun 2024 dan DURKP Tahun 2025
• Kamis, 11 Mei 2023 - Pembahasan Raperbup Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
• PENYAMPAIAN VISI MISI CALON KEPALA DESA
• Camat Kecamata Butuh Beri Sambutan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu 2024
• PERTEMUAN ADVOKASI PENGUATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT/GERMAS DAN PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI GERMAS
• Senin, 3 Juli 2023 – Jambore Cabang V Penggalang SD / MI Kwaran Butuh
• Camat Butuh Secara Resmi Membuka Rembug Stunting
• RAPAT PLENO DPHP TINGKAT PPK BUTUH
• Apel Pagi di Kantor Kecamatan Butuh: Semangat dan Disiplin di Hari Senin

Pada Rabu, 3 Juni 2026, Kecamatan Butuh melaksanakan kegiatan monitoring dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Sruwohdukuh. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Butuh, Muhammad Nur, SE., bersama perangkat desa dan petugas pemungut pajak setempat.

Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi penerimaan PBB-P2 sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penagihan pajak di lapangan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan capaian penerimaan pajak daerah.

Dalam arahannya, Muhammad Nur menegaskan bahwa pembayaran PBB-P2 merupakan kewajiban masyarakat yang hasilnya akan kembali digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah desa, petugas pemungut, dan masyarakat agar target penerimaan dapat tercapai.

Kegiatan berlangsung lancar dan komunikatif. Diharapkan melalui intensifikasi PBB-P2 ini, kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.